Komunikasi Pembangunan dalam Penerapannya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di era sekarang ini, pembangunan disegala bidang sedang giat-giatnya dilaksanakan mulai dari perkotaan hingga ketingkat pedesaan. Puluhan juta bahkan ratusan juta dana dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau ke kelompok-kelompok masyarakat didaerah untuk menunjang keberhasilan pembangunan di daerah tersebut.

Demi keberhasilan pembangunan tersebut maka peran serta masyarakat dalam menentukan arah pembangunan sangatlah penting agar tujuan dari pembangunan tersebut bisa mencapai sasaran, yaitu bidang-bidang pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat.

Untuk itu diperlukan suatu komunikasi antara pemerintah sebagai pihak yang hendak membangun dengan masyarakat sebagai sasaran dari pembangunan tersebut, sehingga pembangunan yang dijalankan bisa betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Keberhasilan pembangunan tidak lepas dari adanya komunikasi pembangunan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting, sebagai contoh, suatu kelompok tani perlu mengkomunikasikan tentang kebutuhan pupuk anggotanya kepada pemerintah sehingga pemerintah bisa memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan kelompok tani tersebut.

Luasnya wilayah Republik Indonesia dengan jenis geografi yang berbeda disetiap wilayahnya, serta budaya yang beragam menjadi satu masalah tersendiri dalam pembangunan dewasa ini, sebab kadangkala suatu program yang direncanakan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Hal tersebut telah dicoba selesaikan dengan dihadirkan sistem otonomi daerah. Dimana pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola dananya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Namun dengan hadirnya sistem otonomi ini tidak semerta-merta menghilangkan segala persoalan yang ada. Ketidak pengertian pemerintah daerah tentang pentingnya komunikasi pembangunan ditambah dengan partsipasi masyrakat dalam pembangunan yang sangat minim membuat suatu program terkadang tidak diterima oleh masyarakat.

Seperti telah disinggung di bagian terdahulu, variasi penafsiran konsep komunikasi pembangunan juga tercermin dalam penerapannya di berbagai sektor pembangunan. Keragaman itu segera tampak pada sejumlah bentuk ataupun unit aktivitas yang meskipun mengenakan lebel yang berbeda, namun jelas menunjukkan keterkaitan dan kesamaan satu sama lain.

Dalam hubungan ini, dapat diidentifikasi beberapa lapangan kegiatan yang menonjol yang pada hakikatnya memiliki misi yang sama, yakni mengkomunikasikan ide-ide dan program penggunaan kepada khalayak yang menjadi sasaran ataupun yang dimaksudkan kelak sebagai penerima manfaat kegiatan yang bersangkutan (Nasution, 2007; 173).

Aktivitas yang dimaksud adalah: “penyuluhan pertanian” di sektor pertanian, “Komunikasi, Informasi dan Edukasi” (KIE) dan “Pemasaran Sosial Kontrasepsi” di lapangan keluarga berencana, “Komunikasi Penunjang Pembangunan” (KPP) pada proyek-proyek pembangunan, “Dukungan Komunikasi” dan “Informasi, Motivasi dan Edukasi” (IME) di lapangan proyek-proyek Bank Dunia, dan berbagai proyek komunikasi di lapangan pendidikan baik yang formal, maupun nonformal (Nasution, 2007; 174).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :

Bagaimana proses komunikasi pembangunan dalam mencapai kesuksesan pembangunan serta apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya komunikasi pembangunan?

1.3 TUJUAN MAKALAH

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk :

Memenuhi tugas kelompok mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan dan Mengetahui lebih jauh tentang Komunikasi pembangunan, dan dampak yang ditimbulkan komunikasi pembangunan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Komunikasi Pembangunan

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung secara tulisan melalui media (Onong, 2003;79).

1. Konsep Awal Dan Pengertian Pembangunan.

Pada mulanya istilah ini dipopulerkan oleh (dan di kalangan) sarjana dan para pembuat kebijakan di Amerika Serikat, kemudian segera diperkenalkan ke Eropa dan negara-negara berkembang di seluruh dunia. Kemudian istilah pembangunan menjadi suatu isu utama di organisasi-organisasi internasional meskipun belum ada suatu rumusan yang dipahami secara universal (Nasution, 2007; 27).

Komunikasi Pembangunan adalah proses penyampaian materi dalam rangka meningkatkan sesuatu agar menjadi lebih baik. Secara luas pengertian Komunikasi Pembangunan adalah sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama masyarakat dan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan.

Secara khusus Komunikasi pembangunan adalah segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian pesan atau gagasan dan keterampilan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat luas.

Penerapan Komunikasi Pembangunan di sektor kehidupan yang dikemukakan di atas tadi, jika dikaji lebih jauh, menunjukkan kesamaan sejumlah karakteristik yang antara lain (Nasution, 2007;174):

a. Menerapkan prinsip, sistem, dan teknologi komunikasi, sebagai salah satu komponen yang tergolong utama dalam pencapaian tujuan kegiatannya.

b. Memberikan peranan yang terbilang penting bagi komunikasi di dalam rangkaian struktur kegiatan pembangunan yang bersangkutan.

c. Menggunakan dan mengembangkan metodelogi serta pendekatan yang sistematik dalam pemanfaatan komunikasi pada lingkup kegiatannya.

d. Memperhatikan kesinambungan dan “saling belajar dari pengalaman di bidang yang lain” khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi komunikasi.

2. Tujuan Komunikasi Pembangunan

Komunikasi pembangunan mempunyai tujuan, antara lain memberikan informasi, persuasif (menggugah perasaan), mengubah perilaku, mengubah pendapat atau opini, mewujudkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan pendapatan. Tujuan-tujuan komunikasi pembangunan ini diharapkan dapat menyebabkan perubahan di masyarakat atau perubahan sosial (social change).

Komunikasi pembangunan di Indonesia memiliki tujuan inti, yaitu dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia itu sendiri yang harus bersifat pragmatik, yaitu suatu pola yang membangkitkan inovasi bagi masa kini dan masa depan.

3. Metode Pendekatan Komunikasi Pembangunan

Komunikasi pembangunan memiliki beberapa metode-metode pembangunan, antara lain:

A. Pendekatan Sasaran

1. Pendekatan Massa

Metode yang digunakan adalah dengan cara memberikan pemahaman awal kepada masyarakat dengan media massa yang dilakukan oleh pengambil kebijakan. Pendekatan massa ini mempunyai keuntungan yaitu program dapat cepat tersebar luas.

2. Pendekatan Kelompok

Metode ini dugunakan untuk menginformasikan program kepada kelompok-kelompok masyarakat, seperti pelatihan dan workshop. Keuntungan dari pendekatan ini adalah program dapat dipantau secara baik.

3. Pendekatan Individu

Metode ini digunakan untuk menginformasikan program dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga. Keuntungan dari pendekatan ini adalah warga merasa dihargai, komunikasi dari hati ke hati, petugas dapat menggali semua permasalahan warga.

B. Pendekatan Materi

1. Metode ceramah dan diskusi.

2. Penggunaan alat bantu gambar serta media demonstrasi.

4. Komunikasi Pembangunan di Indonesia

Komunikasi pembangunan yang dilancarkan di Indonesia pasti berbeda dan harus berbeda dengan apa yang ada di negara-negara lainnya karena subjek dan objek yang terlibat dalam komunikasi pembangunan itu memang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, disebabkan oleh kekhasan dalam tujuan negara, sistem pemerintahan, latar belakang kebudayaan, pandangan hidup bangsa, dan nilai-nilai yang merekat pada rakyat, yakni rakyat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika itu.

Ditinjau dari ilmu komunikasi yang juga mempelajari dan meneliti proses, yakni proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat dan perilakunya, maka pembangunan melibatkan dua komponen yang kedua-duanya merupakan manusia.

Yang pertama adalah komunikator pembangunan yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyebarluaskan pesan. Yang kedua adalah komunikan pembangunan, baik penduduk kota maupun penduduk desa, yang harus diubah sikap, pendapat, dan perilakunya.

Menurut Koentjaraningrat, suatu bangsa yang hendak mengintensifkan usaha untuk pembangunan harus berupaya agar banyak dari warganya lebih menilai tinggi orientasi ke masa depan, dan dengan demikian bersifat hemat untuk bisa lebih teliti memperhitungkan hidupnya di masa depan, lebih menilai tinggi hasrat eksplorasi untuk mempertinggi kapasitas berinovasi, lebih menilai tinggi orientasi ke arah achievement karya, dan akhirnya menilai tinggi mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri, percaya kepada diri sendiri, berdisiplin murni, dan berani bertanggung jawab sendiri.

Dengan demikian, pembangunan nasional yang digalakkan di Indonesia ini, yakni dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, harus bersifat paradigmatik, yakni merupakan pola yang membangkitkan inovasi bagi masa yang dijalani dan dihadapi sebagaimana ditegaskan dalam GBHN. Bukannya bersifat dilematik dan problematik, terutama dalam pelaksanaannya, disebabkan oleh kekurang pahaman akan mentalitas bangsa sendiri.

2.2 Komunikasi Pembangunan dalam Bidang Pertanian

Petani adalah pelaksana utama pembangunan pertanian, maka keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia pertanian (Kasryno, 2000). Sedangkan menurut Krishnamurthi (2003) yang dikutip Trubus, 80 persen keberhasilan pertanian ditentukan petani. Namun pemerintah tetap perlu dilibatkan untuk membangun infrastruktur (jalan, jaringan irigasi dan sebagainya). Paradigma baru manajemen pembangunan pertanian adalah menempatkan pemerintah dalam hal ini aparatur pertanian sebagai fasilitator, akselerator dan regulator serta memberikan kesempatan lebih besar pada peran masyarakat untuk lebih mendorong usaha-usaha yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pembangunan adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat dan bukan berarti bahwa pembangunan dihentikan setelah masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan tertentu.

Sebelum merumuskan dan menentukan strategi dalam pembangunan pertanian maka yang perlu dipahami adalah: (1) hakekat pembangunan pertanian; (2) visi dan misi pembangunan pertanian; (3) tujuan pembangunan pertanian; (4) Syarat-syarat pembangunan pertanian; (5) strategi dasar pembangunan pertanian; dan (6) pendekatan dasar pembangunan pertanian (Fatah, 2006).

Di lapangan pertanian, penerapan komunikasi pembangunan sudah sejak lama dilaksanakan. Bahkan dapat dikatakan bahwa penerapan yang mulu-mula sekali adalah justru di lapangan ini, sekalipun pada masa itu belum dikenal istilah “komunikasi pembangunan” (Nasution, 2007; 174).

Meskipun pembangunan pertanian masih menjadi prioritas dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat, akan tetapi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian terus meningkat seiring dengan perkembangan dan kemajuan sistem pertanian itu sendiri.

Kaharuddin (1992), mengatakan bahwa pengelolaan pertanian tidak lagi menjadi sederhana, melainkan terkait dengan sektor-sektor lain sebagai suatu sistem yang tidak mungkin terlepas satu sama lain. Masalah pembangunan pertanian tidak hanya merupakan beban para petani, melainkan secara tidak langsung sudah menjadi masalah yang terkait dengan segala aspek kehidupan masyarakat. Lebih lanjut Kaharuddin mengatakan bahwa permasalahan dalam pembangunan pertanian, yaitu;

a. Mengecilnya lahan pertanian dan fragmentasi tanah

b. Sikap mental masyarakat masih merupakan penghambat dalam pembangunan

c. Keterbatasan pengetahuan masyarakat

d. Masalah sosial budaya belum sejalan dengan konsep perencanaan pembangunan

e. Faktor ekonomi sebagai penghambat pembangunan. Fragmentasi lahan umumnya disebabkan oleh pewarisan.

Fenomena tersebut merupakan bukti nyata bahwa tekanan penduduk muncul ketika pertumbuhan penduduk yang bekerja di sektor pertanian menekan penggunaan sumber daya lahan pertanian sehingga akan menimbulkan kemiskinan dan pengangguran.

Permasalahan pembangunan pertanian lebih dominan disebabkan oleh lemahnya pembangunan sosial. Faktor sosial (modal sosial) dan kelembagaan sebagai basis kristalisasi nilai tidak ditangani secara baik. Kelembagaan pada tingkat mikro (kelompok tani) yang merupakan basis berkembangnya modal sosial dari bawah, sehingga perlu diperkuat karena berpotensi menjadi bahan bakar pembangunan sosial dan ekonomi di pedesaan. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka lembaga pembangunan pertanian yang berinduk pada lembaga sektor nasional harus menyesuaikan rencana dan strategi pembangunan sektor ke dalam pola pikir dan tujuan pembangunan daerah.

Paradigma modernisaisi pertanian yang bertujuan merubah sektor pertanian tradisional menjadi sektor pertanian modern yang dikenal dengan “revolusi hijau” telah mampu meningkatkan produksi pertanian khususnya pertanian tanaman pangan (padi).

Menurut Soetrisno (2002), juga diikuti dengan munculnya berbagai masalah generasi kedua, seperti: (1) rentannya sistem pertanian pangan di Negara-negara sedang berkembang terhadap serangan hama penyakit; (2) ketergantungan petani pada input-input modern (pupuk kimiawi, pestisidan dan herbisida); (3) masalah sosial (perbedaan antara petani kaya dan petani miskin) yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam berbagai situasi tradisional yang semula berperan dalam mekanisme pemerataan; dan (4) berkembangnya ekonomi uang di daerah pedesaan.

2.3 Komunikasi Pembangunan dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, secara hakiki, pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Karena itu, manajemen sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara terpadu, serta diarahkan pada peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat, dengan mengutamakan mutu, efektivitas dan efisiensi.

A. Esensi Pendidikan dalam Pembangunan

Upaya pembangunan pendidikan yang dilakukan memiliki landasan komitmen Internasional, sebagai visi bersama berbagai negara di dunia, melalui kesepakatan yang dikenal dengan kesepakatan Dakkar-Senegal tahun 2000.

Kesepakatan Dakkar yang diimplementasikan dalam kesepahaman Education for All (EFA) meliputi enam komponen penting, yaitu:

1. Pendidikan anak usia dini (PAUD)

2. Pendidikan Dasar

3. Pendidikan Keaksaraan

4. Pendidikan Kecakapan Hidup (life skill)

5. Kesetaraan dan Keadilan Gender

6. Peningkatan mutu pendidikan.

Status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antara keduanya;

1. Pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dalam diri manusia.

2. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan (pembinaan, penyediaan saran, dan seterusnya).

Dalam meningkatkan manusia sebagai makhluk individu yang berpotensi fisik dan nirfisik, dilaksanakan dengan pemberian pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap. Pembentukan nilai adalah nilai-nilai budaya bangsa dan juga nilai-nilai keagamaan sesuai dengan agama masing-masing dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Proses transformasi tersebut berlangsung dalam jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

John Vaizei dalam bukunya Education in the Modern World (1965) mengemukakan peranan pendidikan sebagai berikut: (1) melalui lembaga mengemukakan peranan pendidikan tinggi dan lembaga riset memberikan gagasan-gagasan dan teknik baru, (2) melalui sekolah dan latihan-latihan mempersiapkan tenaga kerja terampil berpengetahuan, dan (3) penanaman sikap.

Dalam menghadapi perubahan masyarakat yang terus menerus dan berjalan secara cepat manusia dituntut untuk selalu belajar dan adaptasi dengan perkembangan masyarakat sesuai dengan zamannya. Dengan perkataan lain manusia akan menjadi ”pelajar seumur hidup”. Untuk itu sekolah berperan untuk mepersiapkan peserta didiknya menjadi pelajar seumur hidup yang mampu belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah.

Menurut Moedjiono dalam buku dasar-dasar Kependidikan (1986), mengemukakan bahwa aktivitas belajar dalam rangka menghadapi perubahan-perubahan yang cepat di dalam masyarakat menghendaki (1) kemampuan untuk mendapatkan informasi, (2) keterampilan kognitif yang tinggi, (3) kemampuan menggunakan strategi dalam memecahkan masalah, (4) kemampuan menentukan tujuan yang ingin dicapai, (5) mengevaluasi hasil belajar sendiri, (6) adanya motivasi untuk belajar, dan (7) adanya pemahaman diri sendiri.

B. Sumbangan Pendidikan pada Pembangunan

Kita tidak bisa memungkirinya bahwa sumbangan pendidikan pada pembangunan sangatlah besar, meskipun hasilnya tidak bisa kita lihat dengan segera. Tapi ada jarak penantian yang cukup lama antara proses dimulainya usaha dengan hasil yang ingin dicapai.

Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya, segi sasaran, lingkungan, jenjang pendidikan, dan pembidangan kerja.

1. Segi Sasaran Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi.

2. Segi Lingkungan Pendidikan

Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Lingkungan keluarga(pendidikan informal), lingkungan sekolah (pendidikan formal), lingkungan masyarakat (pendidikan nonformal), ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan.

3. Segi Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar (basic education), pndidikan lanjutan, menengah, dan pendidikan tinggi.

4. Segi Pembidangan Kerja atau Sektor Kehidupan

Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan l;ain-lain.

2.4 Komunikasi Pembangunan dalam Bidang Kesehatan

Keterkaitan dan keterpaduan antara komunikasi dan kesehatan sudah lahir sejak tahun 1978. Pada tahun 1978 di Alma Ata, Rusia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memprakarsai perubahan yang mendasar dalam program WHO yang berorientasi pada pemberantasan penyakit ke arah pencegahan. Strategi pemeliharaan kesehatan dasar ini dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak, memperluas komunikasi di bidang kesehatan, dan meningkatkan pemanfaatan tenaga pelaksana kegiatan kesehatan di desa.

Seiring dengan program WHO lahirlah sebuah istilah komunikasi kesehatan (health communication). Komunikasi kesehatan yang dimaksud tidak lain adalah suatu penerapan komunikasi pembangunan untuk keperluan kesehatan masyarakat (Nasution, 1988).

Komunikasi kesehatan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis, untuk mempengaruhi secara positif prilaku kesehatan penduduk yang besar jumlahnya dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi massa, dengan pengajaran, pemasaran sosial, analisis prilaku dan antropologis medis (USAID,1988). Tujuan utama dari komunikasi kesehatan tersebut adalah terciptanya perubahan prilaku kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat.

Di Indonesia sendiri mengenai penerapan komunikasi pembangunan dalam bidang kesehatan bisa dilihat dari proyek pengembangan penyuluhan gizi (Nutrition Communication and Behavior Change Project). Dengan mengggunakan praktek komunikasi untuk memantapkan peranan ibu-ibu dalam pemberian makan anak, setelah 24 bulan hasil survei membuktikan terdapat 40% anak-anak diwilayah kegiatan praktek komunikasi yang dilakukan menampakkan status gizinya lebih baik dari pada anak-anak di wilayah pembanding.

Komunikasi di bidang pembangunan kesehatan tidak bisa di anggap sebelah mata, beberapa negara melakukan studi tentang hal ini dan hasilnya menunjukkan bahwa dengan menghadirkan peranan komunikasi di bidang kesehatan akan ikut menentukkan tercapainya tujuan pembangunan kesehatan itu sendiri.

Penerapan komunikasi pembangunan di bidang kesehatan, termasuk yang intensif pengembangannya. Di lapangan ini sudah di kenal istilah “health communication” atau komunikasi kesehatan, yang pada dasarnya merupakan penerapan komunikasi pembangunan untuk keperluan pelayanan kesehatan masyarakat (Nasution, 2007; 206).

Dalam mewujudkan Visi Indonesia Sehat, telah ditetapkan misi pembangunan kesehatan (DepKes RI, 1999)

1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan

Untuk dapat terwujudnya Indonesia Sehat, para penanggung jawab program pembangunan harus memasukkan pertimbangan-pertimbangan kesehatan dalam semua kebijakan pembangunannya. Oleh karena itu seluruh elemen dari Sistem Kesehatan Nasional harus berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional berwawasan kesehatan.

2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Perilaku sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan.

3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

Salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak hanya berada ditangan pemerintah, melainkan mengikutsertakan masyarakat dan potensi swasta.

4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya

Untuk terselenggaranya tugas penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus diutamakan adalah bersifat promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif.

2.5 Komunikasi Pembangunan dalam Bidang Keluarga Berencana (KB)

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) lahir untuk mengendalikan jumlah penduduk demi mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas.

Ketika Keluarga Berencana (KB) menjadi program nasional tahun 1970, tenaga Penyuluh KB (PKB) atau Petugas Lapangan KB (PLKB) menjadi motor penggerak untuk menyosialisasikan program-program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga yang berkualitas.

Program-program penyuluhan tersebut berjalan efektif dan terasa nyata di masyarakat. Namun sejak era desentralisasi, sebagian kewenangan program KKBPK dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Berjalannya waktu ternyata program-program KB berjalan tidak efektif, akhirnya pemerintah pusat mengambil alih agar program KB mendapat perhatian.

Kembalinya urusan pengelolaan tenaga PKB atau PLKB ke tingkat pusat menjadi kabar baik untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri 120/253/SJ memberikan memberikan harapan baru bangkitnya program kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia.

Sektor ini agaknya dapat disebut sebagai aktivitas yang paling serius hubungannya dengan komunikasi. Memang dapat dilihat dan dirasakan bahwa setidak-tidaknya satu dekade belakangan ini, kegiatan komunikasi keluarga berencana (KB) merupakan aktivitas yang paling gencar dan intensif dilakukan di mana saja di negara sedang berkembang.

Secara garis besar, kegiatan komunikasi KB berkisar pada beberapa hal pokok, yaitu:

1. Menanamkan pengertian bahwa jumlah anak perlu dikendalikan / direncanakan.

2. Mengubah persepsi bahwa semakin banyak anak berarti banyak rezeki.

3. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan menggunakan alat kontrasepsi

4. Mengubah sikap dan perilaku yang berkenaan dengan usia perkawinan.

Ada beberapa penyebab intensifnya kegiatan komunikasi di lapangan KB, yaitu (Nasution, 2007; 178):

a. Belajar dari keberhasilan yang dicapai pada bidang yang lain, seperti pertanian, pendidikan, dan sebagainya.

b. Mendesaknya prioritas masalah kependudukan bagi sebagian besar negara sedang berkembang.

c. Tersedianya dana dan sumber (resources) yang bukan saja cukup, bahkan berlimpah, dari bahan-bahan internasional seperi Bank Dunia, Population, Council, Rockefeller Foundation, dan lain sebagainya.

Adapun berbagai strategi komunikasi pembangunan yang dipakai adalah komunikasi dan pengembangan diri, memanfaatkan media rakyat dalam pembangunan,memaksimalkan peran komunikator sebagai agen pembangunan, memanfaatkan jasa tekhnologi komunikasi dalam pembinaan keluarga. Pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan keluarga bisa lebih memberikan perhatian terhadap masyarakat yang mungkin kurang memahami tentang pembianaan keluarga sejahtera.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Komunikasi Pembangunan adalah proses penyampaian materi dalam rangka meningkatkan sesuatu agar menjadi lebih baik. Secara luas pengertian Komunikasi Pembangunan adalah sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik diantara semua pihak yang terlibat dala usaha pembangunan, terutama masyarakat dan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan.

80% keberhasilan pertanian ditentukan petani. Namun pemerintah tetap perlu dilibatkan untuk membangun infrastruktur (jalan, jaringan irigasi dan sebagainya). Paradigma baru manajemen pembangunan pertanian adalah menempatkan pemerintah dalam hal ini aparatur pertanian sebagai fasilitator, akselerator dan regulator serta memberikan kesempatan lebih besar pada peran masyarakat untuk lebih mendorong usaha-usaha yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat.

Penerapan komunikasi pembangunan di bidang kesehatan, termasuk yang intensif pengembangannya. Di lapangan ini sudah di kenal istilah “health communication” atau komunikasi kesehatan, yang pada dasarnya merupakan penerapan komunikasi pembangunan untuk keperluan pelayanan kesehatan masyarakat (Nasution, 2007; 206).

Secara garis besar, kegiatan komunikasi KB berkisar pada beberapa hal pokok, yaitu:

1. Menanamkan pengertian bahwa jumlah anak perlu dikendalikan / direncanakan.

2. Mengubah persepsi bahwa semakin banyak anak berarti banyak rezeki.

3. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan menggunakan alat kontrasepsi

4. Mengubah sikap dan perilaku yang berkenaan dengan usia perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Harun, H. Rochajat. 2008. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta: Grafindo.

Rochim, Achludin. 2010. Komunikasi Sosial Pembangunan. Surabaya: LP21.

Nasution, Zulkarimen.2011. Komunikasi Pembangunan; Pengenalan Teori dan Penerapannya. Jakarta: Pustaka Hidayah.

Yuwono, Triwibowo. 2011. Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soekartawi. 2005. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian. Jakarta: UI Press.

Rachmat, Hapsara Habib. 2010. Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Prinsip Dasar, Kebijakan, Perencanaan dan Kajian Masa Depannya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Danim, Sudarwan. 2010. Media Komunikasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Ngainun Naim. 2011. Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan. Jakarta: Ar-Ruzz Media.

Sulistyawati, Ari. 2011. Pelayanan Keluarga Berencana (KB). Jakarta: Salemba Medika.

Hartanto, Hanafi. 2010. Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi (KB). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.